Dinas ESDM Aceh bersama PT Pertamina Patra Niaga Regional Aceh memperkuat koordinasi untuk menjaga ketersediaan dan kelancaran distribusi BBM, khususnya solar, melalui pembahasan kondisi konsumsi serta langkah strategis pengawasan penyaluran energi bagi masyarakat Aceh. Banda Aceh (4/6/2026) Dok. Ist.
Acehiklan.com | BANDA ACEH — Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Aceh menerima kunjungan kerja manajemen PT Pertamina Patra Niaga Regional Aceh untuk melakukan koordinasi dan pembahasan mengenai kondisi distribusi serta konsumsi bahan bakar minyak (BBM) di Aceh, khususnya BBM jenis solar.
Pertemuan yang berlangsung di ruang kerja Kepala Bidang Minyak dan Gas Bumi Dinas ESDM Aceh pada Kamis (04/06/2026) diterima oleh Kepala Bidang Minyak dan Gas Bumi Dinas ESDM Aceh, Dr. Dian Budi Dharma, S.T., M.T., mewakili Kepala Dinas ESDM Aceh, Asnawi, S.T., M.S.M. Ia didampingi Subkoordinator Seksi Pengembangan Usaha Minyak dan Gas Bumi, Zulfikar, S.T., M.Si. Sementara dari PT Pertamina Patra Niaga Regional Aceh hadir Sales Area Manager Retail Aceh, Misbah Bukhori, bersama Sales Branch Manager BBM Aceh, Ferdi Fajrian Adicandra.
Pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut dari dialog publik yang sebelumnya digelar Radio RRI Banda Aceh terkait antrean kendaraan di sejumlah SPBU untuk memperoleh BBM jenis solar. Selain membahas kondisi tersebut, kedua belah pihak juga berdiskusi mengenai berbagai langkah strategis untuk menjaga ketersediaan serta kelancaran distribusi BBM bagi masyarakat Aceh.
Dalam kesempatan itu, Misbah Bukhori memaparkan perkembangan konsumsi berbagai jenis BBM di Aceh hingga semester pertama tahun 2026, meliputi Pertalite, Pertamax, Solar, Biosolar, dan Dexlite. Berdasarkan data yang dipaparkan, konsumsi sebagian besar jenis BBM masih sesuai dengan proyeksi, namun konsumsi solar mengalami peningkatan sekitar 12 persen di atas kuota yang telah direncanakan.
Peningkatan konsumsi tersebut terlihat dari antrean kendaraan di sejumlah SPBU di berbagai daerah dalam beberapa waktu terakhir untuk mendapatkan BBM jenis solar. Kondisi itu menunjukkan tingginya kebutuhan masyarakat terhadap solar sehingga realisasi penyalurannya melampaui proyeksi yang telah ditetapkan.
Menurut Misbah, peningkatan konsumsi solar perlu menjadi perhatian bersama agar berbagai faktor penyebabnya dapat dipahami, sehingga langkah-langkah yang tepat dapat dirumuskan untuk memastikan penyaluran BBM bersubsidi tetap sesuai dengan peruntukannya.
Ia juga menjelaskan bahwa pola konsumsi BBM dipengaruhi oleh berbagai faktor, mulai dari dinamika harga hingga kebutuhan sektor-sektor pengguna BBM. Karena itu, sinergi seluruh pemangku kepentingan dinilai penting agar distribusi energi dapat berjalan secara optimal.
"Kami berharap adanya dukungan dan kolaborasi dari Pemerintah Aceh serta seluruh pihak terkait untuk bersama-sama mencari solusi terbaik dalam menjaga ketersediaan dan kelancaran distribusi BBM bagi masyarakat," ujar Misbah.
Sementara itu, Kepala Bidang Minyak dan Gas Bumi Dinas ESDM Aceh, Dr. Dian Budi Dharma, S.T., M.T., menyampaikan bahwa persoalan distribusi dan ketersediaan BBM menjadi salah satu perhatian Pemerintah Aceh melalui Dinas ESDM Aceh, mengingat peran strategis energi dalam mendukung aktivitas masyarakat dan perekonomian daerah.
Dian menjelaskan bahwa selain meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap solar, terdapat faktor lain yang memengaruhi kondisi penyaluran BBM di Aceh pada tahun ini, yaitu alokasi kuota BBM tahun 2026 yang lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya.
Menurutnya, kondisi tersebut dipengaruhi oleh rendahnya realisasi penyaluran BBM pada tahun 2025 akibat bencana hidrometeorologi berupa banjir yang melanda hampir seluruh wilayah Aceh. Dampak bencana tersebut menyebabkan aktivitas masyarakat dan sektor transportasi menurun sehingga konsumsi BBM pada periode itu relatif lebih rendah dibandingkan kondisi normal.
"Realisasi penyaluran pada tahun sebelumnya menjadi salah satu dasar dalam penyusunan prognosa kebutuhan BBM tahun berikutnya. Karena konsumsi tahun 2025 relatif rendah akibat faktor bencana, maka alokasi kuota tahun 2026 yang ditetapkan juga mengalami penyesuaian," jelas Dian.
Ia menambahkan bahwa mekanisme tersebut mengacu pada kebijakan Kementerian ESDM bersama Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), di mana penetapan alokasi volume BBM tahunan, termasuk pembagian kuota setiap provinsi, didasarkan pada evaluasi realisasi penyaluran serta proyeksi kebutuhan atau prognosa konsumsi pada tahun berjalan.
Menurutnya, Dinas ESDM Aceh terus melaksanakan pengawasan, monitoring, dan evaluasi terhadap sektor migas sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Di samping itu, koordinasi dengan berbagai pihak juga terus diperkuat untuk mendukung efektivitas pengawasan distribusi BBM.
"Kami akan mengkaji berbagai masukan yang berkembang dan menyampaikannya kepada Pemerintah Aceh sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan langkah-langkah yang diperlukan, termasuk kemungkinan penguatan koordinasi lintas sektor bersama unsur Forkopimda," kata Dian.
Ia menambahkan, sejumlah daerah di Indonesia telah menerapkan pola koordinasi terpadu dalam pengawasan distribusi BBM dengan melibatkan berbagai instansi terkait serta partisipasi masyarakat. Pengalaman tersebut dapat menjadi referensi dalam meningkatkan efektivitas pengawasan dan penyaluran BBM di Aceh.
Dian juga menegaskan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam mendukung distribusi energi yang tepat sasaran melalui penyampaian informasi serta pengawasan sosial yang konstruktif.
"Keberhasilan pengawasan distribusi BBM tidak hanya bergantung pada pemerintah dan badan usaha, tetapi juga membutuhkan partisipasi aktif masyarakat. Kolaborasi yang baik dari seluruh pihak akan menjadi modal penting dalam menjaga agar BBM dapat dinikmati secara adil dan sesuai peruntukannya," tutupnya.
0 Komentar