Wali Kota Banda Aceh, Illiza Sa’aduddin Djamal, membuka FGD dan Workshop Penyusunan Rencana Aksi Daerah Gender dan Perubahan Iklim (RAD-GPI) sebagai upaya memperkuat pembangunan yang inklusif dan tangguh terhadap perubahan iklim. Banda Aceh (8/7/2026). Dok. Ist.
Acehiklan.com | BANDA ACEH – Wali Kota Banda Aceh, Illiza Sa’aduddin Djamal, membuka Focus Group Discussion (FGD) dan Workshop Penyusunan Rencana Aksi Daerah Gender dan Perubahan Iklim (RAD-GPI) Kota Banda Aceh di Amel Convention Hall, Selasa (8/7/2026). Kegiatan ini bertujuan memastikan setiap kebijakan pembangunan mampu memberikan perlindungan dan manfaat yang setara bagi seluruh masyarakat.
Kegiatan tersebut diinisiasi oleh Aceh Climate Change Initiative Universitas Syiah Kuala (ACCI USK) bersama Tim Rencana Aksi Daerah Gender dan Perubahan Iklim (RAD-GPI) Kota Banda Aceh, dengan dukungan Badan PBB untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan (UN Women).
Workshop ini digelar sebagai respons terhadap tantangan perubahan iklim yang semakin berdampak pada pembangunan Kota Banda Aceh sebagai wilayah pesisir. Berbagai risiko seperti banjir, genangan, cuaca ekstrem, abrasi, gangguan layanan dasar, penurunan kualitas lingkungan, hingga ancaman terhadap mata pencaharian masyarakat dinilai perlu diantisipasi melalui kebijakan yang inklusif, berbasis data, dan responsif gender.
Dalam sambutannya, Illiza menyampaikan bahwa penyusunan RAD-GPI menjadi bagian dari perencanaan pembangunan daerah, termasuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Banda Aceh 2025–2029, penguatan Pengarusutamaan Gender (PUG), serta Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG).
"Keberhasilan RAD-GPI tidak hanya diukur dari tersusunnya dokumen, tetapi dari sejauh mana dokumen tersebut dapat diterjemahkan menjadi kebijakan, program, dan pelayanan publik yang benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat," ujar Illiza.
Ia menegaskan, Pemerintah Kota Banda Aceh berkomitmen memperkuat pembangunan yang tangguh terhadap perubahan iklim, berkeadilan gender, ramah anak dan penyandang disabilitas, serta inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat.
"Bagi Pemko Banda Aceh, membangun ketahanan iklim harus berjalan seiring dengan perlindungan sosial, kesetaraan dan keadilan. Melalui program prioritas pada perempuan, disabilitas, dan anak untuk lingkungan inklusif, kami ingin memastikan setiap kebijakan pembangunan memberi perlindungan dan manfaat yang setara bagi seluruh masyarakat, khususnya kelompok yang menghadapi kerentanan lebih besar," tutupnya.
Kegiatan tersebut diikuti sebanyak 145 peserta yang berasal dari berbagai unsur, meliputi organisasi perangkat daerah (OPD), akademisi, organisasi masyarakat sipil, komunitas, serta mitra pembangunan. (Hus)
0 Komentar