FGD penyusunan Profil dan RIP Keanekaragaman Hayati Aceh 2026–2030 di Banda Aceh melibatkan berbagai pemangku kepentingan untuk memperkuat arah kebijakan pengelolaan lingkungan berkelanjutan. Banda Aceh (16/4/2026). Dok. Ist.
Acehiklan.com | Banda Aceh – Pemerintah Aceh melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Aceh resmi memulai rangkaian kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Profil Keanekaragaman Hayati dan Rencana Induk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (RIP Kehati) Provinsi Aceh Tahun 2026–2030. Kegiatan tahap pertama dilaksanakan di Hotel Rasamala, Jalan Teuku Umar No. 257, Banda Aceh (16/04/2026).
FGD ini merupakan bagian dari rangkaian diskusi yang akan dilaksanakan sebanyak empat kali di Banda Aceh, sebagai upaya menghimpun masukan komprehensif dari berbagai pemangku kepentingan dalam penyusunan dokumen strategis pengelolaan keanekaragaman hayati di tingkat provinsi.
Kegiatan ini dilaksanakan oleh Yayasan Sain Nusantara dengan tujuan untuk memaparkan dan mendiskusikan draft Profil Keanekaragaman Hayati Aceh serta draft RIP Kehati Aceh yang telah disusun oleh tim penyusun, sebagai dasar pengelolaan keanekaragaman hayati di Aceh. Selain itu, FGD ini juga menjadi wadah untuk memperoleh masukan dan validasi terhadap data, analisis, serta penetapan prioritas ekosistem, spesies, dan kawasan penting keanekaragaman hayati di Aceh.
Dalam sambutannya, M. Daud, S.Hut, M.Si dari DLHK Pemerintah Aceh menyampaikan bahwa kondisi keanekaragaman hayati saat ini menghadapi ancaman yang semakin serius. Ia menegaskan bahwa Indonesia sebagai salah satu negara megabiodiversity memiliki tanggung jawab strategis dalam memastikan pengelolaan keanekaragaman hayati dilakukan secara berkelanjutan dan terintegrasi dengan agenda pembangunan.
“Sejalan dengan komitmen tersebut, Pemerintah Indonesia melalui Indonesian Biodiversity Strategy and Action Plan (IBSAP) 2025–2045 telah menetapkan kerangka strategis nasional untuk konservasi, pemanfaatan berkelanjutan, serta pembagian manfaat keanekaragaman hayati secara adil. Kerangka ini juga menekankan pentingnya pengarusutamaan keanekaragaman hayati dalam sistem perencanaan pembangunan di tingkat daerah,” ungkapnya.
Peserta FGD dari beragam kalangan, dari Bappeda, DLHK, UPT Kementrian seperti BKSDA, BBTNGL, Balai Benih, BPDAS, Kalangan akademisi dari.STIK, USK kalangan NGO seperti FKL, WCS, Katahati Institute, JKMA, Masyarakat Adat seperti MAA dan sejumlah unsur lainnya.
Aceh sendiri merupakan salah satu wilayah dengan kekayaan keanekaragaman hayati yang sangat tinggi di Indonesia. Beragam ekosistem penting seperti hutan hujan tropis pegunungan, dataran rendah, sungai, hingga kawasan pesisir dan laut menjadi habitat bagi berbagai spesies kunci, termasuk spesies yang terancam punah. Di sisi lain, Aceh juga memiliki kekuatan sosial budaya melalui praktik pengelolaan sumber daya alam berbasis adat yang masih lestari di berbagai wilayah.
Untuk menjawab kebutuhan tersebut, Pemerintah Aceh tengah menyusun Profil Keanekaragaman Hayati dan RIP Kehati Aceh sebagai dasar pengetahuan, arah kebijakan, serta kerangka aksi pengelolaan yang terintegrasi dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah.
Penyusunan dokumen ini didukung oleh Kementerian PPN/Bappenas dengan dukungan GIZ Indonesia melalui pendekatan kolaboratif yang melibatkan berbagai pihak. Yayasan Sains Nusantara sebagai konsultan pelaksana menyelenggarakan rangkaian FGD sebagai forum untuk mempresentasikan draft dokumen, sekaligus menghimpun masukan, klarifikasi data, dan rekomendasi dari para pemangku kepentingan.
Ketua Yayasan Sains Nusantara, Kholil Yusra., S.Si., M.Si menyampaikan bahwa hasil FGD diharapkan dapat memperkaya informasi, memvalidasi temuan dan analisis, serta memperkuat substansi dokumen sebelum proses finalisasi dan pengesahan.
“Melalui FGD ini, diharapkan dapat Menghimpun masukan teknis dan strategis dari para pemangku kepentingan terhadap substansi draft dokumen. Memvalidasi informasi dan analisis utama, termasuk isu strategis, potensi keanekaragaman hayati, serta prioritas pengelolaan; Merumuskan rekomendasi penyempurnaan sebagai bahan finalisasi dokumen sebelum pengesahan.”Ungkap Kholil.
Dalam rangka menjawab kebutuhan penyusunan dokumen strategis tersebut, Yayasan Sain Nusantara memberikan dukungan penuh terhadap rencana Pemerintah Aceh dengan menghadirkan tim penyusun dan tim penulis. Langkah ini bertujuan untuk memastikan tersusunnya Profil Keanekaragaman Hayati dan Rencana Induk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (RIP Kehati) Aceh yang komprehensif, sebagai dasar pengetahuan, arah kebijakan, serta kerangka aksi pengelolaan yang terintegrasi dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah.
Proses penyusunan dokumen ini turut dikawal secara aktif oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) serta Bappeda sebagai instansi kunci dalam pengembangan dan pengintegrasian dokumen ke dalam kebijakan daerah. Selain itu, dukungan juga diberikan oleh Kementerian PPN/Bappenas dan GIZ Indonesia, baik dalam bentuk dukungan teknis maupun pendanaan guna memastikan kelancaran seluruh rangkaian kegiatan.
Melalui pendekatan kolaboratif, penyusunan dokumen ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Yayasan Sain Nusantara sebagai konsultan pelaksana menyelenggarakan serangkaian Focus Group Discussion (FGD) sebagai wadah untuk mempresentasikan draft dokumen, sekaligus menghimpun masukan, klarifikasi data, serta rekomendasi dari para pihak guna memperkaya substansi dan meningkatkan kualitas dokumen yang dihasilkan.
dia juga menambahkan bahwa metode pelaksanaan FGD dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu pemaparan pengantar terkait kebijakan nasional dan daerah, presentasi draft dokumen oleh tim penyusun, diskusi dan tanggapan dari peserta, serta perumusan rekomendasi untuk penyempurnaan dokumen.
Melalui proses partisipatif ini, diharapkan dokumen Profil Keanekaragaman Hayati Aceh dan RIP Kehati Aceh 2026–2030 dapat menjadi landasan kuat dalam pengelolaan keanekaragaman hayati yang berkelanjutan, inklusif, dan selaras dengan arah pembangunan daerah.[]
.jpeg)
0 Komentar